ASPEK HUKUM PERJANJIAN UNTUNG-UNTUNGAN DENGAN ASURANSI

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LatarBelakang

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini. Membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih resiko-resiko kelompok. Suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri, sesuai dengan maksud dan tujuan dari setiap lembaga yang bersangkutan. Lembaga merupakan salah satu organ masyarakat, oleh karena itu setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri, dan sebagai organ masyarakat, maka lembaga itu ada dan berada di masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat, maka ia dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pula.

Pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan.

Perusahaan merupakan salah satu lembaga yang terdapat dalam masyarakat yang keberadaannya mempunyai tugas-tugas khusus, yaitu suatu karya ekonomi. Dalam masyarakat modern seperti saat sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya yang menyangkut kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Asuransi yang merupakan suatu lembaga ini, dapat menjangkau kepentingan-kepentingan masyarakat luas dan kepentingan-kepentingan individu. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa yang akan datang, baik kepada kelompok maupun perorangan. Asuransi menawarkan perlindungan terhadap resiko dimasa yang akan datang yang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang. Resiko tersebut dapat berupa kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaan.

Asuransi sebagai suatu lembaga yang mana lembaga-lembaga asuransi ini diperlukan pengaturan yang berakaitan tentang lembaga asuransi, pengawasan tentang lembaga asuransi, dan aspek hukum dari asuransi. Maka dalam makalah ini, penyusun akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan aspek hukum asuransi.

B. Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian Asuransi?

2.      Sebutkan prinsip-prinsip Asuransi?

3.      Bagaimana tujuan Asuransi?

4.      Apa saja jenis-jenis Asuransi?

5.      Apa sanksi Asuransi?

C. Tujuan Pembahasan

1.      Untuk mengetahui pengertian Asuransi.

2.      Untuk mengetahui prinsip-prinsip Asuransi.

3.      Untuk mengetahui tujuan Asuransi.

4.      Untuk mengetahui jenis-jenis Asuransi.

5.      Untuk mengetahui sanksi dari Asuransi.

BAB II

Tinjauan Teoritis Tentang Aspek Hukum Perjanjian Untung-Untungan

dengan Asuransi

A. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda di sebut verzekering yang berarti pertanggungan atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut Insurance.[1] Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Asuransi , yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.[2]

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu pihak.

Menurut Ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat di simpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam Asuransi, yaitu:[3]

1.      Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

2.      Suatu peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

3.      Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu:[4]

1.      Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur (Asuransi Kerugian).

2.      Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

3.      Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

4.      Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung–untungan (kans- overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Dikatakan suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) karena asuransi dianggap suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada yang belum tentu.

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

1.      Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

2.      Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tertanggal 20April 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.      Terdapat dua pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.

4.      Adanya premi yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakannya perjanjian asuransi.

5.      Adanya perjanjian asuransi yang mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah:[5]

1.      Subjek hukum (penanggung dan tertanggung)

2.      Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung

3.      Benda asuransi dan kepentingan tertanggung

4.      Tujuan yang ingin dicapai

5.      Resiko dan premi

6.      Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian

7.      Syarat-syarat yang berlaku

8.      Polis asuransi

Ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam perjanjian asuransi, yaitu:

1.      Penanggung atau verzekeraar, asuradur, penjamin; ialah mereka yang dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari); tertanggung. Dan yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.

2.      Tertanggung atau terjamin, verzekerde, insured, adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjiaan asuransi, dengan membanyar premi.Tertanggung ini dapat dirinya sendiri ; seorang ketiga; dan dengan perantaraan seorang makelar.

B. Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman kareteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hokum yang melatar belakangi kontrak asuransi pada umumnya

Prinsip-prinsip perjanjian asuransi, yaitu :

1.      Prinsip Ganti Kerugian (Indemnity)

Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan ganti terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.

2.      Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan ( Insurable Interest)

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang akan diasuransikan . Dan agar kepentingan itu dapat diasuransikan , maka kepentingan itu harus dapat dinilai dengan uang.

3.      Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (Utmost Goodfaith)

Didalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi . Prinsip ini diatur dalam pasal 251.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

4.      Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (Subrogation)

Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penaggung. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi : Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak diperolehnya terhadap orang-orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

C.    Tujuan asuransi

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:[6]

1.      Tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian

2.      Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian

D.    Jenis-Jenis Asuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) digariskan ada dua jenis asuransi, yaitu:[7]

1.      Asuransi kerugian (loss insurance), dapat diketahui dari rumusan: “Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang  mungkin akan diderita oleh tertanggung.”

2.      Asuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan: “Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Rumusan dalam undang-undang di atas searah dengan praktik asuransi pada umumnya yang dibagi menjadi dau bagian besar, yaitu Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.

a.       Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi), dimana tertanggung bersedia membayar sejumlah uang (premi asuransi) kepada penanggunguntuk jangka waktu tertentu, dan penanggung bersediamemberikan ganti kerugian kepada tertanggung manakala akibat peristiwa yang tidak diduga-duga.

Inti asuransi kerugian adalah menutup asuransi untuk suatu peristiwa karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan (sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi). Dalam asuransi kerugian, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungkan, maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung.

Adapun jenis asuransi kerugian:[8]

a.       Asuransi kebakaran

b.      Asuransi kehilangan dan kerusakan

c.       Asuransi laut

d.      Asuransi pengangkutan

e.       Asuransi kredit

f.       Asuransi kendaraan bermotor

g.      Asuransi kerangka kapal

h.      Construction All Risk (CAR)

i.        Property / Industrial All Risk

j.        Asuransi Customs Bond

k.       Asuransi Surety Bond

b.      Asuransi Jiwa atau Asuransi Jumlah

Asuransi jiwa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) hanya dijumpai tujuh pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308.

Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa:

“Jika seorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan Pasal 302 di atas lebih menekankan kepda suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam asuransi jiwa, penanggung menerim premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, maka santunan (uang pertanggungan) dibayarkan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan.

Adapun jenis-jenis asuransi jiwa atau jumlah:

a.       Asuransi kecelakaan

b.      Asuransi kesehatan

c.       Asuransi jiwa kredit

Produk asuransi jiwa dalam praktik dijumpai sebagai berikut:

a.       Produk Asuransi Jiwa

1)      Asuransi Jiwa Murni (Whole Life Insurance)

2)      Asuransi Jiwa Berjangka Panjang

3)      Asuransi Jiwa Jangka Pendek (Term Insurance)

b.      Produk asuransi jiwa dalam program asuransi sosial

1)      Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi pegawai negeri dan ABRI yang diselenggarakan oleh PT TASPEN dan PT ASABRI

2)      Asuransi Wajib Sosial yang diatur dalam UU No.33 Tahun 1964/PP No.17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No.34 Tahun 1964/PP No.18 Tahun 1965 Dana Kecelakaan Lalu Lintas

3)      Asuransi Kesehatan dan Tabungan Hari Tua yang dikeluarkan oleh PT JAMSOSTEK

Perbedaan antara asuransi kerugian dan asuransi pertanggungan jiwa:

No	Masalah	Asuransi Kerugian	Asuransi Jiwa/Jumlah
1	Para pihak	Penanggung dan tertanggung	Penutup asuransi (pembayar polis), penanggung dan tertanggung
2	Objeknya	Barang	Jiwa
3	Kepentingan	Kewajiban bernilai uang	Hubungan kekeluargaan (tidak bernilai uang)
4	Evenement	Peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian	Hilangnya nyawa

E.     Sanksi[9]

Pemerintah telah menentukan sanksi bagi perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran.

1.      Sanksi Administratif

Setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No.73/1992) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:

a.       Perizinan usaha

b.      Kesehatan keuangan

c.       Penyelenggaraan usaha

d.      Penyampaian laporan

e.       Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung

Dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).

            Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

1.      Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

2.      Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yangditetapkan dikenakan denda administratif Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).

2.      Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:

a.       Terhadap pelaku utama

Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

b.      Terhadap pembantu pelaku

Orang yang menerima, menadah, membeli atau mengagunkan atau menjual kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

c.       Terhadap pemalsu dokumen

Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).

BAB III

Pembahasan

A.                Perbedaan Asuransi Menurut Pasal 246 KUHD, Undang-undang No.2 Tahun 1992 dan menurut BW Pasal 1774

1.      Asuransi menurut Pasal 246 KUHD

Dalam pasal 246 KUHD berbunyi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.”

Dengan demikian, asuransi mempunyai tujuan pertama-tama ialah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti , yang tidak diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu, untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, selama tidak ada kerugian, penanggung tidak akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.[10]

Secara redaksional, rumusan yang terdapat dalam pasal 246 KUHD lebih mengutamakan kepada asuransi kerugian. Hal itu sehubungan dengan kalimat: suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, lebih menonjol kepada sesuatu yang dinilai dengan uang. Namun, pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu penggantian kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai dengan uang. Rumusan definisi pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) berlaku bagi segala macam pertanggungan, dengan demikian berlaku bagi pertanggungan kerugian maupun bagi pertanggungan sejumlah uang atau pertanggungan jiwa.  

2.      Asuransi menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dari pengertian asuransi pasal 1 UU No. 2, maka yang menjadi obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung-jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Pasal 3 ayat-a UU No. 2 tahun 1992 menyebutkan tentang jenis usaha asuransi meliputi usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi.

3.      Menurut Pasal  1774 KUHPerdata

“Suatu persetujuan untung–untungan (kans- overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Produk asuransi merupakan produk janji, artinya yang dijual adalah suatu janji yang harus ditepati apabila risiko yang diperjanjikan terjadi. Untuk itu perjanjian asuransi hanya diatur dalam satu-satunya pasal 1774 BW (Buku III tentang: Perikatan, Bab-XV tentang “perjanjian untung-untungan” bagian ke-1 tentang ketentuan umum).

Kalimat terakhir dari pasal ini memberikan pengertian bahwa dalam asuransi atau pertanggungan berlaku asas “lex specialis derogaat lex generale” artinya undang-undang yang berlaku umum. Apabila pertanggungan dapat  memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHD, maka pertanggungan bukan perjanjian untung-untungan.

Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, asuransi atau Perjanjian pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan (Kans Overenkoms/chance agreatment).

a.       Perjanjian pertanggungan masuk  perjanjian untung-untungan karena perjanjian ini dikaitkan pada peristiwa tak tentu secara teori.

Dalam teori pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena peristiwa belum tentu terjadi.

Misalnya :

1)      Perjanjian pertaruhan / perjudian

2)      Perjanjian pertanggungan

3)      Perjanjian seorang mendapat keuntungan seumur hidup

b.      Perjanjian pertanggungan tidak termasuk perjanjian untung-untungan karena:

1)      Adanya premi dan ganti rugi

Jadi adanya keseimbangan hak dan keajiban

2)      Unsur kepentingan adalah syarat mutlak

3)      Karena apabila terjadi  wanprestasi dapat diajukan kepengadilan

Dalam prakteknya tidak semua perjanjian itu termasuk perjanjian untung-untungan karena :

a.       Berkaitan dengan peralihan resiko

1)     Dalam pertanggungan ada peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dan orang  yang mendapat resiko mendapatkan premi untuk itu adanya keseimbangan antara premi dengan resiko

2)     Sedangkan dalam pertaruhan tidak ada keseimbangan atau azas keseimbangan resiko itu tidak terlalu dipentingkan.

b.      Berkaitan dengan unsur kepentingan

1)     Dalam pertanggungan harus ada unsur kepentingan jika tidak ada unsur kepentingan maka perjanjian asuransi batal.

2)     Dalam pertaruhan tidak ada unsur kepentingan

c.       Hak untuk menggugat

1)     Setiap pelanggaran dari asuransi para pihak dapat menggugat dan digugat ke pengadilan

2)     Pertaruan tidak dapat digugat ke pengadilan

Dari definisi tentang asuransi di atas kita dapat memahami bahwa sebenarnya substansi hukum yang diatur hampir memiliki kesamaan. Inti dari asuransi adalah adanya suatu pertanggungan terhadap kerugian dengan dilaksanakan telebih dahulu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung.

Namun jika kita amati lebih dalam, ada perbedaan diantara ketiganya, yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ada tambahan aturan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHD. Seperti dalam kalimat, “Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Artinya di dalam Undang-undang ini tambahan yang dimaksud adalah adanya tambahan  dari pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang di dalam KUHD sendiri tidak diatur.

Dan hal pokok yang membedakannya lagi adalah bahwa dalam undang-undang asuransi tersebut ada penekanan terhadap pembayaran bagi orang yang di pertanggungkan baik hidup atau meninggal. Sedangkan dalam Pasal 1774 KUHPerdata disebutkan bahwa asuransi termasuk kedalam perjanjian untung-untungan mengenai untung ruginya suatu pihak yang bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

B.     Perbedaan Asuransi dari Segi Jenisnya

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) digariskan ada dua jenis asuransi, yaitu:

1.      Asuransi kerugian (loss insurance), dapat diketahui dari rumusan: “Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang  mungkin akan diderita oleh tertanggung.”

2.      Asuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan: “Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Perbedaan antara asuransi kerugian dan asuransi pertanggungan jiwa:

1.      Asuransi kerugian

a.       Para pihak : penanggung dan tertanggung

b.      Objeknya : barang

c.       Kepentingan : kewajiban bernilai uang

d.      Evenement : peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian

2.      Asuransi jiwa

a.       Para pihak : penutup asuransi (pembayar polis), penanggung dan tertanggung

b.      Objeknya : jiwa

c.       Kepentingan : hubungan kekeluargaan (tidak bernilai uang)

d.      Evenement : hilangnya nyawa.

C.    Perbedaan Asuransi dengan Judi menurut Pasal 1774 KUHPerdata

Perbedaan antara Asuransi dengan Perjudian dapat dilihat pada pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya,  mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah :  

Persetujuan pertanggungan

Bunga cagak hidup

Perjudian dan pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Perihal Persetujuan Pertanggungan (Asuransi) telah diatur terpisah dalam KUHD., sedangkan persetujuan Bunga Cagak Hidup dan Perjudian atau Pertaruhan diatur dalam KUHPerdata.

Berikut perbedaan asuransi dengan judi:

No	Asuransi	Judi
1	Ada atau tidaknya asuransi, risiko tetap ada. Adanya perjanjian asuransi hanyalah alat untuk memindahkan akibat risiko itu kepada orang lain, dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya.	Risiko baru ada setelah ada perjanjian untuk mengadakan permainan judi, Kalau perjanjian tidak diadakan, risiko itu tidak ada sama sekali.
2	Kejadian dari risiko dapat terjadi, tetapi belum pasti akan terjadi.	Akibat dari risiko yang ditimbulkan pasti terjadi, hanya hasil kejadiannya tidak pasti, (siapa yang menang)
3	Tidak ada pihak yang untung atau rugi.	Satu pihak akan untung sedangkan pihak lainnya akan rugi.
4	Berfaedah terhadap perekonomian masyarakat.	Sama sekali tidak berfaedah bagi masyarakat.
5	Didukung/diijinkan oleh Undang- undang.	Lazimnya tidak didukung.
6	Bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.	Akibat yang terjadi justru diinginkan (oleh yang menang).
7	Jaminan yang diberikan adalah untuk menjamin kepentingan dari yang ditanggung.	Perjudian tidak memberikan jaminan yang demikian.
8	Besarnya jumlah penggantian yang akan diberikan belum diketahui  dengan pasti lebih dahulu.	Jumlah yang akan diperoleh pada umum-nya telah diketahui lebih dahulu.

D.    Persamaan Asuransi menurut Pasal 246 KUHD, Undang-undang No.2 Tahun 1992 dan menurut Pasal 1774 KUHPerdata

Dari seluruh definisi tentang asuransi di atas kita dapat memahami bahwa sebenarnya substansi hukum yang diatur hampir memiliki kesamaan. Inti dari asuransi adalah bertujuan melakukan perlindungan akan kerugian ataupun resiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Suatu pertanggungan terhadap kerugian dalam asuransi dilakukan dengan dilaksanakan telebih dahulu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Jika perjanjian telah dibuat dan semua pihak setuju dengan perjanjian tersebut, maka asuransi dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan orang melakukan perlindungan asuransi bagi diri atau harta bendanya adalah agar adanya jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang mungkin diderita pada suatu saat nanti, sehingga bagi orang yang mengasuransikan dirinya ataupun harta bendanya dia mengalihkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi sehingga dia akn merasa sedikit aman jika hal-hal yang tidak terduga itu yang bisa berakibat buruk terjadi dikemudian hari. Namun yang perlu diingat , jika kita mengasuransikan diri kita atau harta benda kita bukan berarti kita tidak menghilangkan kerugian. namun ketika adanya kerugian, dengan adanya asuransi  akan meringankan kerugian yang terjadi. contohnya dalam asuransi diri, ketika kita mengasuransikan diri kita dan meninggal dikemudian hari maka ahli waris kita menerima sejumlah dana atas asuransi tersebut yang akan meringankan beban atas keluarga. Juga ketika mengasuransikan harta benda kita contohnya rumah kita, ketika suatu saat terjadi kebakaran maka kita mendapat dana dari asuransi tersebut sehingga kita tidak merasa rugi besar atas kebakaran rumah tersebut karna pihak perusahaan menggantikannya.

E.     Persamaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah: jika diamati dengan saksama, ditemukan titik-titik kesamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, di antaranya sebagai berikut:

1.      Akad kedua asuransi ini berdasarkan kerelaan dari masing-masing pihak.

2.      Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota;

3.      Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifad mustamir (terus);

4.      Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

BAB IV

SIMPULAN

1.      Menurut Ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Sedangkan menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dan menurut Pasal 1774 KUH Perdata, Asuransi adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

2.      Prinsip-prinsip asuransi terdiri dari:

a.       Prinsip ganti kerugian (indemnity)

b.      Prinsip kepentingan yang diasuransikan (insurable interest)

c.       Prinsip itikad baik yang sempurna (utmost goodfaith)

d.      Prinsip subrogasi bagi penanggung (subrogation)

3.      Asuransi memiliki tujuan sebagai:

Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:

a.       Tertanggung terhindari dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian

b.      Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian

4.      Asuransi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a.       Asuransi kerugian (loss insurance), yaitu untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

b.      Asuransi jumlah (sum insurance), yaitu untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. 2013. Hukum Dagang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dewi, Gemala. 2006. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah di  Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. Hukum Asuransi di Indonesia. Penerbit Intermasa.

Rasyid Ridho, Muhammad (2015). Hukum Asuransi. Diambil dari:  http://dokumen.tips/ education/hukum-asuransi-5584b6662dcb7.html pada 13 November 2015 pada pukul 09.24 wib.

Simorangkir,Rudy Erwin dan Prasetyo. 2009. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Intermasa,

1986;

Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Intermasa,

1986;

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.

Wahyu, Arga (2011). Asuransi. Diambil dari: http://argawahyu.blogspot. co.id/2011/08/asuransi.html pada 12 Desember 2015 pukul 20.19 wib.

---

[1] J.C.T.Simorangkir,Rudy Erwin,J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 182.

[2] Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah.Hukum Dagang di Indonesia.CV Pustaka Setia.Bandung.2012.hlm.251.

[3] Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[4] Zainal Asikin,Hukum Dagang,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2013,hlm.275.

[5] Ibid.,hlm.277

[6] Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, Jakarta, Djambatan, 1997, hlm.3.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992

[8] H.M.N. Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,Jambatan,Jakarta,2003,hlm.26.

[9]Ibid.,hlm.290.

[10] Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, hlm.261.